Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) mendukung sepenuhnya Perppu Pelarangan Ideologi Selain Pancasila.

Waketum DPP PKB Jazilul Fawaid memandang bahwa belum ada urgensinya untuk Presiden menerbitkan Perppu untuk mengakomodir desakan sejumlah pihak yang menginginkan PT 20% dihapus.

Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menyebut presiden bisa menerbitkan Perppu sebagai jalur alternatif menghapus presidential threshold dari 20% menjadi 0%.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Apindo mengusulkan kepada pemerintah agar segera menerbitkan Perppu Moratorium UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta melakukan amandemen.

Pengamat hukum Universitas Trisakti Radian Syam menyarankan pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) demi menyambut tahun politik.

Kencangnya penolakan terhadap Revisi UU KPK beberapa waktu lalu sempat membuat Presiden Jokowi berniat mengeluarkan Perppu.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan salah satu skenario penyelematan negara.

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengusulkan pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Penghinaan Terhadap Lembaga Peradilan (Contempt of Court).

Dalam sidang perdana pascamasa reses wakil rakyat 2021, DPR dan pemerintah memastikan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dihapus dari Prolegnas 2021.

Menurut Suparji , saat ini UU ITE yang dianggap sebagai biang kerok kegaduhan karena terjadinya ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dalam penanganan kasus.

Fahri berpendapat sebaiknya Polri dibekali dengan UU permanen yang bersumber pada Perppu atau revisi UU lebih permanen

Pengamat Telematika Roy Suryo mengajak semua pihak untuk berpikir positif dan menyambut baik keinginan Presiden Jokowi untuk merevisi UU tentang ITE.

Syarat usia minimal 40 tahun sebagai capres dan cawapres dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi kendala Gibran Rakabuming Raka untuk bisa maju Pilpres 2024.

Perludem mendorong pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk penyelenggaran Pilkada Serentak 2020.

Misbakhun meminta MK menolak permohonan uji materi UU 2/2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Aliansi BEM Seluruh Indonesia meminta pemerintah bertanggung jawab atas disinformasi mengenai UU Cipta Kerja

Hidayat Nur Wahid mengusulkan agar pemerintah menerbitkan perppu untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang saat ini menuai banyak penolakan.

Dalam setahun ini sudah beberapa kali masyarakat meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membatalkan undang-undang (UU) yang baru disahkan.

Ada sejumlah ancaman nyata dari omnibus law terhadap sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Satu di antaranya yaitu peran DPR yang dihapuskan