Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon mempertanyakan transparansi pengadaan sistem pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani menghadiri Kelas Konsultasi Implementasi Perpres No 64 Tahun 2020 dan Regulasi Turunannya.

Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN beredar di kalangan awak media. Namun demikian, beleid itu hingga kini belum dimuat dalam laman JDIH Kemensetneg.

Presiden Jokowi telah meneken Perpres tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia No.32/2021 tentang Organisasi Kementerian Negara. Perpres ini diterbitkan menyusul peleburan Kemenristek ke dalam Kemendikbud....

Di hadapan Presiden Jokowi, Ketua Baznas Noor Achmad meminta agar Perpres tentang kewajiban para ASN, Pegawai BUMN, TNI/Polri, dan korporasi untuk membayar zakat segera diterbitkan.

Imparsial mengapresiasi hadirnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE).

Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengatakan, semua pihak dikejutkan dengan aksi teror di depan Gereja Katedral Makassar dan teror di Mabes Polri.

DPR juga mendorong pentingnya digital literasi mengenai pemahaman radikalisme, dampak dan bahayanya. Proses penyusunan dapat melibatkan tokoh agama, pesantren dari NU dan Muhammadiyah sebagai jangkar....

Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin mengutuk keras dan prihatin atas aksi teror di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (31/3/2021) sore.

YLBHI meminta Presiden Joko Widodo tidak menandatangani Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pelibatan TNI dalam menangani terorisme.

LBH Jakarta meminta Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme tidak disahkan oleh Presiden Joko Widodo.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Evita Nursanty memandang positif Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini telah mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam beleid tersebut, poin yang menjadi sorotan sejumlah....

Penetapan ketentuan investasi wajib dikaji secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai aspek.

Yusril Ihza Mahendra mengusulkan Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres baru setelah mencabut lampiran yang mengatur investasi miras.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra Kadiswasmonev mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut Perpres Nomor 10/2021 tentang Investasi Minuman Keras....

Inilah 5 berita pilihan dari tim redaksi SINDO 5 NEWS Selasa(2/3).

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kedua kiri), Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) Helmy Faishal Zaini (kedua kanan), Gus Miftah (kiri) dan Ustadz Yusuf Mansyur (kanan) memberikan....

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mencabut aturan terkait investasi industri minuman keras (miras) pada lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan Wapres KH Maruf Amin tidak tahu adanya aturan soal investasi usaha minuman keras di dalam Perpres No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Pasalnya....