Formappi melihat indikasi DPR dan Pemerintah punya kepentingan untuk segera bisa mengesahkan RUU KUHP

Pemerintah menghapus, mereformulasi, dan memperhalus bahasa tanpa mengurangi substansi 14 isu kontroversi dalam RUU KUHP.

DPR meminta agara hukuman pidana bagi perbuatan cabul yang dilakukan LGBT seperti tertuang di Pasal 469 RUU KUHP dijelaskan secara eksplisit dalam memorie van toelichting (memori penjelasan).

Wamenkumham Edward OS Hiariej menjelaskan mengenai ketentuan mengenai alat kontrasepsi dan aborsi saat Raker pembahasan terhadap RUU KUHP dengan Komisi III DPR.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan mengenai 14 isu kontroversial dalam rapat dengan Komisi III DPR terkait Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) kembali dibahas DPR RI bersama pemerintah pada hari ini.

Wamenkumham Edward OS Hiariej mengatakan ketentuan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) merupakan delik aduan sebagaimana putusan MK.

Menko Polhukam Mahfud MD memastikan, bahwa masalah LGBT dipidana masuk dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Mahfud MD mengungkap pembahasan RUU KUHP yang mengatur hukum pidana LGBT pernah tertunda karena DPR ditekan LSM.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendorong Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini meminta pemerintah menyiapkan aturan komprehensif untuk menjerat pelaku LGBT dan perzinaan dalam revisi RUU KUHP.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepolisian lebih cermat menangani kasus Murtede alias Amaq Sinta (34), korban begal yang ditetapkan sebagai tersangka.

Influencer ataupun artis yang melakukan pompom atau mempromosikan kripto yang bersifat ilegal harus hati-hati. Sebab, mereka bisa dijerat hukum pidana. Tepatnya, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menemui Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (6/1/2022).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Rancangan Undang-Undang atas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) akan dituntaskan pada 2022.

Polda Metro Jaya telah menetapkan tiga pegawai Lapas Kelas I Tangerang berinisial RU, S, dan Y sebagai tersangka kasus kebakaran yang menewaskan sebanyak 49 warga binaan tersebut. Ketiganya dijerat Pasal....

Komisi III DPR mendorong revisi Undang-Undang UU No 12/1995 tentang Pemasyarakatan (UU PAS), UU No 35/2009 tentang Narkotika dan KUHP untuk menyelesaikan persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan....

Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI), Henry Indraguna merespons surat Kemenkumham Nomor PPE.2.PP.01.04/579 per tanggal 6 Agustus 2021.

Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan, bahwa banyaknya perdebatan yang membuat dari RUU KUHP belum juga disahkan menjadi undang-undang hingga saat ini.

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa dalam membuat Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) digunakan resultante yang demokratis.