Pemerintah menjelaskan berbagai kemudahan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang diatur alam UU Cipta Kerja terutama klaster Koperasi dan UMKM.
Di Jakarta, aksi akan melibatkan puluhan ribu buruh dan dipusatkan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 November 2020.
UU Ciptaker memangkas birokrasi kegiatan pemanfaatan ruang dari berbasis izin pemanfaatan ruang menjadi berbasis kesesuaian kegiatan pemaanfaatan ruang.
UU Ciptaker ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menjadi pembicara di Manager Forum MNC Group ke-51 yang digelar....
Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono memberikan update perkembangan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang dalam proses merapikan naskah.
UU Cipta Kerja ini merupakan instrumen untuk meningkatkan efektifitas birokrasi. Sekaligus juga UU ini bisa selaras dengan pemberantasan korupsi dan pungli.
Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan, perubahan naskah UU setelah disahkan dalam sidang paripurna diperbolehkan asal tidak mengubah substansi.
Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem yang juga Mentan, Syahrul Yasin Limpo menegaskan, UU Ciptaker menata ulang kewenangan daerah, tetapi bukan menghapusnya.
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta langsung terjun membersihkan sampah di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, usai demo tolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
UU Ciptaker disebut percepat pemulihan Indonesia. Ekonom Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi memerinci percepatan itu, dimulai kemudahan berinvestasi.
Hari ini nilai tukar rupiah diprediksi bakal tertahan efek sentimen negatif yang datang dari Negeri Paman Sam. Salah satunya mengenai, stimulus fiskal.
Selain sebagai informasi lanjut Luhut, website ini juga sebagai sarana agar masyarakat bisa berkontribusi dalam usulan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.
DLH DKI Jakarta mengerahkan 200 petugas kebersihan melakukan pembersihan jalan dan fasilitas umum pasca aksi penyampaian pendapat, Selasa 20 Oktober 2020.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan atas Undang-Undang Cipta Kerja.