Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dan mencabut Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Pilkada masih tersisa dua bulan. Belum terlambat bagi Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan menyelamatkan rakyat dari potensi penularan Covid-19

Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menuturkan, seharusnya moratorium daerah otonomi baru (DOB) menjadi tantangan bagi daerah untuk berinovasi.

DPR meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) saja dirasa belum cukup untuk mengatur jalannya Pilkada 2020.

Pemerintah saat ini tengah merancang terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang reformasi Stabilitas Sistem Keuangan (SSK).

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyebut Perppu terkait penyelenggaran Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 masih dimungkinkan diterbitkan.

Pemerintah bersama dengan KPU dan DPR telah sepakat untuk tetap menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.

Komisi II DPR menegaskan hingga saat ini, tahapan Pilkada 2020 masih berjalan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya meskipun, muncul berbagai desakan penundaan pilkada.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kembali penyelenggaraan Pilkada 2020 harus berpedoman pada protokol kesehatan.

Desakan penundaan Pilkada serentak tahun 2020 dari sejumlah pihak menyita perhatian, tak terkecuali DPR, karena kasus positif virus Corona terus meningkat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini menggunakan metode Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan kotak suara keliling.

Kegiatan pengumpulan massa seperti konser musik saat kampanye pilkada harus dicegah karena rawan memicu kerumunan sehingga berpotensi jadi arena penularan virus corona (Covid-19).

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai, kampanye konser musik dan yang menimbulkan kerumunan lainnya adalah sesuatu yang konyol di era pandemi.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyebut akan ada rapat antara KPU, Bawaslu, bersama pemerintah. Dia menyebut rapat tersebut akan membahas draf Peraturan Pemerintah Pengganti....

Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Perppu jika Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Peneliti Perludem menegaskan saat ini dibutuhkan peraturan yang mempunyai daya cegah kuat jika ingin melangsungkan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19.

Pemerintah harus segera merevisi Undang-Undang Pilkada atau menerbitkan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) jika pilkada serentak di 270 daerah tetap ingin dilaksanakan pada 9 Desember....

Faisal Basri menilai, sejak awal pemerintah sudah salah jalan. Perppu tersebut bukan payung hukum untuk mengatasi keadaan darurat pandemi corona dengan cara yang luar biasa.

Perppu Reformasi Sistem Keuangan yang mengembalikan peran pengawasan perbankan dari OJK ke BI dinilai berpotensi menimbulkan miskomunikasi dan disharmonisasi.