Bisakah pengguna dan perusahaan mendapatkan centang verivikasi resmi di Telegram? Jawabannya bisa.

WhatsApp mulai memberlakukan kebijakan privasi yang baru pada platformnya sejak 15 Mei 2021 lalu. Kebijakan ini sebetulnya sudah diwacanakan sejak awal tahun ini. Tapi karena berbagai kontroversinya,....

WhatsApp mulai memberlakukan kebijakan privasi yang baru pada platformnya sejak 15 Mei 2021 lalu.

Lewat akun Twitter @nazaqistsha penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengumumkan bahwa akun telegramny di hack.

Akun WhatsApp dan Telegram milik mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah sempat diretas. Kedua akun milik Febri itu tidak bisa diakses pada Kamis (20/5) malam.

Lewat akun Twitter @nazaqistsha, penyidik KPK, Novel Baswedan mengumumkan bahwa akun telegramny di hack, sejak pukul 20.22 WIB, Kamis (20/5/2021) malam.

Ahli hukum tata Negera Refly Harun menyatakan telegram yang dikeluarkan Jendral Pol (Purn) Idham Aziz saat menjabat Kapolri terkait Pasal 216 ayat 1 KUHP tidak dapat dijadikan penerapan suatu pasal.

Sejumlah penggiat media sosial menyuarakan pandangan mereka soal konflik Israel dan Palestina melalui medsos.

Tenggat waktu WhatsApp untuk menerima kebijakan privasi baru yang kontriversial mulai berlaku hari ini, Sabtu (15/5/2021) dan membuat pengguna beralih ke Signal dan Telegram.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan STR beirisi pengetatan dan penertiban kepada masyarakat di objek wisata yang dibuka menjelang Lebaran tahun 2021.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran merotasi jajaran yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Langkah Kapolri mencabut Telegram Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 terkait larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian diapresiasi Wakil Ketua DPR RI.

Fahri secara tidak langsung menyatakan bahwa apa yang diperintahkan kapolri justru tidak sesuai dengan apa yang dimaui masyarakat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencabut surat telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 terkait larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung bergerak cepat mencabut Telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tanggal (5/4/2021) terkait larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencabut surat telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tanggal (5/4/2021) terkait larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian.

Seandainya benar ditujukan untuk pers secara umum, maka jelas derajat telegram kapolri jauh di bawah UU Pers.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono memastikan bahwa surat Telegram Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan petunjuk dan arahan untuk internal seluruh jajaran Divisi Humas Polri.

Anggota Komisi III DPR RI, Adies Kadir mengaku pihaknya baru melihat isi Telegram (TR) Kapolri yang melarang media menampilkan tindakan arogansi dan kekerasan yang diduga dilakukan aparat kepolisian.

Jika terjadi tindakan kekerasan atau arogansi yang diduga dilakukan aparat, maka peristiwa tersebut bisa dilaporkan ke propam.