Massa aksi yang akan menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja mulai memadati area sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020). Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam....

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UU Omnibus Law Cipta Kerja memberikan manfaat bagi semua pihak salah satunya mendukung UMKM.

Pengamat ekologi kawasan pertanian Arya Hadi Dharmawan mendukung pengesahan UU Ciptaker sebab mengubah sebagian UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Menggenjot investasi menjadi salah satu tujuan besar pemerintah dalam menerbitkan Omnibus Law. Dengan adanya UU tersebut, pemerintah menargetkan investasi masuk RI sebesar Rp800-Rp 900 triliun per tahun.

Pemerintah menegaskan bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja akan mempermudah bagi pelaku UMKM mengajukan pembiayaan utang di perbankan.

YA membuat grup Whatsapp dengan nama Futsal yang terdiri dari 11 anggota. Pelaku YA mengajak mempersiapkan diri ikut aksi demo dengan membawa batu dan piloks.

Sejumlah kalangan mendukung disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Pasalnya semangat dari UU tersebut guna memberikan peluang bagi publik secara luas terlibat dalam kegiatan ekonomi.

aksi unjuk rasa yang berujung kekerasan pada 5-8 Oktober lalu semestinya memberikan pelajaran bagi semua pihak untuk menahan diri dalam menyampaikan aspirasi.

Kehadiran UU Omnibus Law Cipta Kerja salah satunya untuk memberikan kemudahan dalam pembuatan sertifikasi halal sebuah produk terutama bagi UMKM.

Respons musisi bertangan dingin itu rupanya berawal dari video lucu seorang pria yang mengkritik tentang Omnibus Law yang viral di media sosial.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjanjikan dengan Omnibus Law Cipta Kerja sebanyak 2,5 juta korban PHK akan dipekerjakan kembali.

Undang-Undang (UU) Omnibus Law (Cipta Kerja) yang baru disahkan DPR, diharapkan bisa mempermudah langkah pemerintah dalam menggenjot pendapatan pajak digital yang saat ini masih minim.

Selintas, UU Omnibus Law ini memang menjadi pilihan efektif dan efisien bagi pemerintah untuk melakukan reharmonisasi dan penyelarasan peraturan perundang-undangan.

Apatis dengan urusan negara, lebih mencintai Korea daripada Indonesia, dan dianggap spam karena menutupi isu yang seharusnya trending, adalah segelintir stereotip buruk yang sempat tersemat pada K-Popers....

Kericuhan mewarnai aksi demonstrasi ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta di depan kantor DPRD Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Senin (12/10/2020) siang.

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Balaikota Solo, Senin (12/10/2020) sore. Mereka menolak UU Omnibus Law dan meminta segera diterbitkan Perpu.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menempuh sejumlah cara untuk menolak UU Cipta Kerja, salah satunya adalah melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Wali Kota Palopo HM Judas Amir menuding mahasiswa yang melakukan aksi penolakan undang-undang Omnibus Law di Kota Palopo sebagai radikal.

Aksi penolakan pengesahan RUU Omnibus Law dilakukan sejumlah elemen masyarakat yang menamakan Aliansi Bitung Memanggil di depan Kantor DPRD Kota Bitung.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo memastikan, Undang-undang (UU) Cipta Kerja tidak membebaskan kewajiban pajak dari tenaga kerja asing (TKA).