Dradjad Wibobo, mengkritisi perppu reformasi sistem keuangan yang disiapkan pemerintah. Menurutnya, beleid itu aneh karena ibarat mengganti fondasi rumah tepat di saat terjadi badai.

Rencana pemerintah mengeluarkan perppu terkait reformasi sistem keuangan dinilai bisa membuka peluang impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.

Pemerintah berencana menerbitkan Perppu tentang Reformasi Sistem Keuangan, mengatur penataan kembali terkait keberadaan LPS, Otoritas Jasa Keuangan dan BI.

Menkeu Sri Mulyani mengakui, bahwa pemerintah tengah mengodok Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Reformasi Sistem Keuangan di tengah krisis Covid-19.

Perludem mendorong Jokowi mengeluarkan perppu yang secara khusus mengatur protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada.

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menyerahkan salinan RUU kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan,....

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 tentang revisi atas UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada akhirnya disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR.

Komisi II DPR bersama dengan pemerintah akhirnya sepakat membawa Perppu Nomor 2 Tahun 2020 atas revisi terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (Perppu Penundaan Pilkada) untuk disahkan sebagai....

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku siap mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) jika masih dibutuhkan.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman sudah menduga gugatannya terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bakal kandas MK, karena sudah kehilangan objek gugatan.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak dua permohonan gugatan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah digugat oleh Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP).

Sri Mulyani menegaskan bahwa Perppu ini telah dibahas oleh DPR dalam hal ini Badan Anggaran (Banggar), melalui rapat kerja dan panitia kerja pembahasan Perppu.

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 masih dipertanyakan.

Mahkamah Konstitusi menggelar kembali sidang uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

Pemerintah dan DPR memberikan klarifikasi terkait kejelasan status Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riwanto menilai ada sejumlah risiko jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tetap digelar 2020.

Pakar Hukum Tata Negara UNS Solo Agus Riwanto menilai ada sejumlah risiko jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tetap digelar tahun 2020.

Sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda mendengar penjelasan Presiden dan DPR RI akan dilaksanakan pada Rabu (20/5/2020).