Fraksi PKS menyampaikan kritik tajam atas Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan miras atau minuman beralkohol.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mendukung penuh keputusan MUI Pusat yang mendesak pemerintah mencabut Perpres tentang Investasi Minuman Keras (Miras).

Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Beleid itu mengatur penanaman Minol di sejumlah provinsi.

Faktanya mayoritas masyarakat Indonesia menolak miras, karena kekhawatiran memicu tindakan kriminalitas.

Pemerintah diminta mencabut perpres investasi miras karena jelas sangat tidak mendukung masa depan bangsa.

Mantan Ketua MPR Amien Rais mengkritik keras kebijakan Presiden Jokowi terkait legalisasi miras lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021.

Terorisme, ekstremisme, dan radikalisme adalah fenomena lama yang rumit dan dilatarbelakangi berbagai faktor. Maka itu, penanganannya butuh kerja sama.

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 lebih mendorong pelaku usaha untuk berdaya saing dan mendorong pengembangan bidang usaha.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mendorong pemerintah pusat menerbitkan peraturan presiden (perpres) untuk mempercepat pembangunan kawasan metropolitan Rebana

Presiden Jokowi baru-baru ini menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan....

Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme menjadi perbincangan....

Sekum PP Muhammadiyah Abdul Muti mengkritisi perpres ekstremisme ini seakan dimaksudkan melindungi pejabat dan masyarakat bukan untuk menenteramkan masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 7 Nomor 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE) menuai polemik di masyarakat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, menilai pemerintah perlu menyosialisasikan Perpres Ekstremisme secara luas dan jelas.

Perpres Nomor 7 Tahun 2021dinilai mubazir dan memperlebar makna penanggulangan terorisme. Seharusnya maksimalkan BNPT.

Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme berpotensi melahirkan polarisasi dalam masyarakat.

Polemik mengenai rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme terus bergulir.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dikritik.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin menyoroti Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE)

Presiden RI Joko Widodo menandatangani PP No 3/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 23/2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.