Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Barat menyesalkan minimnya perhatian Pemprov Jabar terhadap guru ngaji di tengah pandemi virus Corona.

Pemprov Jawa Barat tengah menggodok strategi untuk membuka kembali aktivitas ekonomi, agar roda perekonomian dapat terus berputar di tengah pandemi COVID-19.

Kemendagri mengembalikan hasil kajian pemilihan Wakil Bupati Bekasi yang digelar 18 Maret 2020 lalu ke Pemprov Jabar karena ada beberapa prosedur yang belum memenuhi ketentuan.

Menteri Ketenagakerjaan mengizinkan perusahaan swasta menunda atau mencicil pembayaran THR keagamaan di tengah pandemi COVID-19.

Total donasi dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk penanganan COVID-19 mencapai Rp6 miliar.

Pemprov Jawa Barat menyiapkan sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang nekat mudik di tengah kebijakan larangan mudik demi menekan penyebaran COVID-19.

Kebijakan untuk mengizinkan kembali angkutan umum beroperasi ketika larangan mudik belum dicabut membuat Pemprov Jabar harus bekerja ekstra mengawasi penumpang.

Pemprov Jawa Barat menggandeng PT Pegadaian untuk memfasilitasi warga yang hendak menggadaikan aset saat pandemi virus Corona atau COVID-19.

Selain cemas terpapar COVID-19, hasil survei juga mengungkap bahwa masyarakat umumnya juga merasakan kecemasan dengan kondisi ekonomi pribadi mereka.

Pusat isolasi di RS rujukan COVID-19 dioptimalkan dan sejumlah fasilitas dialihfungsikan menjadi pusat isolasi, seperti gedung pemerintahan, hotel, dan stadion.

Anggaran Rp1,2 triliun itu digunakan untuk bansos, pengadaan alat kesehatan, dan anggaran penugasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jabar.

Bea Cukai Wilayah Jawa Barat menginisiasi kegiatan video conference bersama Gubernur Ridwan Kamil dan para pelaku usaha industri untuk bahas permasalahan yang muncul saat pelaksanaan PSBB di Jawa Barat.....

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, untuk melawan persebaran virus Corona atau COVID-19, Pemprov Jabar menjalani tiga tahapan.

Pembagian sembako dan uang tunai dari Pemprov Jawa Barat yang melibatkan kurir Kantor Pos dan Gojek tidak semulus diperkirakan, malah cenderung kacau.

Bupati Kabupaten Pangandaran Jeje Wiradinata memantau pendistribusian bantuan Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Anggota DPRD Jawa Barat, Pepep Saeful Hidayat menilai kebijakan Pemprov Jabar dalam merespons wabah virus Corona atau COVID-19 sudah cukup bagus.

Anggota DPRD Jawa Barat mengusulkan agar bantuan Pemprov Jawa Barat bagi masyarakat terdampak pandemi Corona diberikan dalam bentuk uang tunai seluruhnya.

Pemprov Jawa Barat membeli ratusan unit ventilator produksi PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT Pindad untuk memenuhi kebutuhan 105 rumah sakit rujukan Corona.

Selain memperketat pergerakan warga, petugas di lapangan telah diperintahkan untuk memaksa mereka yang nekat mudik untuk kembali ke rumah.

Pemprov Jawa Barat menginginkan dilakukan rapid test di pabrik-pabrik dan perusahaan yang masih beroperasi demi efektivitas pencegahan penyebaran virus corona.