PKS mempertanyakan lahirnya Perpres Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani menyambut baik terbitnya Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah....

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme

Moeldoko mengatakan pasca reformasi memang tidak banyak orang yang berani bicara kewaspadaan karena akan dicap tidak reformis dan Orde Baru.

Pakar Hukum Pidana asal Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tidak melahirkan pertentangan dan polarisasi di masyarakat.

Perpres No 7/2021 tentang Pencegahan Ekstrimisme di Indonesia menuai kontroversi. Dalam perpres ini, masyarakat dilibatkan aktif mencegah ekstrimisme dengan membuat pelaporan kepolisian.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme telah diterbitkan.

Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme....

Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021. Perpres tersebut bertajuk Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah....

Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta melihat Perpres Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa program pelatihan dibuat untuk merespons keperluan peran kepolisian masyarakat dalam mencegah ekstremisme.

Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPKS) menginisiasi penerbitan peraturan presiden (Perpres) perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator).

Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembelian tenaga listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dengan harga yang kompetitif hingga kini belum juga terbit.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menilai Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme, multitafsir.

Agar kenaikan indeks inklusi keuangan memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono mengatakan Perpres tentang Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme harus segera disahkan.

Majahidin Indonesia Timur MIT

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menginginkan agar Peraturan Presiden (Perpres) Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tetap istiqomah atau memegang teguh Undang-Undang Nomor 5....

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengaku heran dengan sikap pemerintah terkait Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme....

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Feri Kusuma mendesak pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Mengatasi Aksi....