Dewan Pers menolak draft RUU Penyiaran yang didalamnya merusak dan merugikan bagi produk jurnalistik yang berkualitas.

Dewan Pers menolak rencana DPR menyusun draft revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran. Sebab yang didalamnya merusak dan merugikan bagi produk jurnalistik yang berkualitas.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan tentang beberapa alasan pihaknya menolak revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran yang sedang dibahas oleh DPR.

Dewan Pers menyoroti dan mengkritik draf revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran berdasarkan draf yang dibahas dalam rapat Baleg DPR pada 27 Maret 2024.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Yadi Hendriana meminta DPR dan pemerintah untuk berdiskusi dengan pegiat dan organisasi pers terkait perancangan Draf RUU Penyiaran.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan pihaknya mengecam tindakan kekerasan jurnalis oleh Oknum TNI di Halmahera Selatan beberapa waktu lalu.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan, mengecam tindakan kekerasan jurnalis oleh oknum TNI di Halmahera Selatan beberapa waktu lalu, Senin (1/4/2024).

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengaku masih sering mendapatkan keluhan terkait produksi pemberitaan. Ia mengungkapkan, keluhan itu sebagian datang dari institusi seperti kementerian.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut telah menerima 800 pengaduan terhadap pemberitaan pada 2023. Ninik menegaskan, angka pengaduan itu terbanyak jika dibandingkan 2022.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu menjelaskan alasan pihaknya tidak memasukkan perwakilan perusahaan pers dalam Komite Publisher Rights.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu menyebutkan anggota komite terkait Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang akan memiliki komposisi seimbang.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyatakan bahwa perusahaan platform digital dilibatkan dalam penyusunan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut telah membentuk Gugus Tugas untuk pemilihan Tim Seleksi Komite. Hal itu menindaklanjuti Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital....

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana meyakini konten berita yang clickbait atau judul konten yang hanya menarik perhatian saja tanpa memperhatikan isi, tidak akan....

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana mengatakan saat ini baru sekitar 1.700-an media di Indonesia yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers.

Dewan Pers yakin lahirnya Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights akan melahirkan konten jurnalisme yang akuntabel dan sesuai kode etik.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebutkan Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6,30 dari sebelumnya 77,87 (2022) menjadi 71,57 (2023).

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Yadi Hendriana menilai peran redaksi (manusia) tetap menjadi utama di tengah tren penggunaan teknologi AI dalam menyusun tulisan.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu meminta pers dan insan media menjaga marwah demokrasi dengan mengawal proses penghitungan suara Pemilu 2024, Senin (19/2/2024).

Dewan Pers menggelar penandatanganan deklarasi kemerdekaan pers untuk tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).