Pengunjuk rasa dari tenaga medis dan kesehatan melakukan aksi teatrikal di depan gedung MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Mereka menuntut DPR untuk menunda pembahasan RUU Kesehatan dalam....

Pengamat pasar modal, Hans Kwee, menyatakan bahwa pertikaian perihal RUU Kesehatan tidak terlalu berdampak terhadap sektor kesehatan di pasar modal.

Perlu kajian komprehensif untuk penguatan serta pengembangan kebudayaan dan peradaban bangsa. Diperlukan Omnibus Law kebudayaan untuk mengintregrasikan hal tersebut.

Massa dari Tenaga medis dan kesehatan melakukan aksi di depan gedung MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023). Massa tersebut melakukan aksi damai untuk menolak pembahasan rancangan undang-undang....

JAKARTA - Ribuan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang tergabung ke dalam sejumlah organisasi profesi kesehatan menggelar aksi demo di depan kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (8/5/2023).Aksi demo ribuan....

Pengunjuk rasa mengikuti aksi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/5/2023). Aksi ribuan tenaga kesehatan yang tergabung....

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan penyederhanaan Peraturan Menteri (Permen) BUMN dari 45 menjadi tiga permen dinilai tidak melanggar kaidah pemerintah.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, tiga aturan dasar BUMN atau Omnibus Law menjadi buku biru atau panduan bagi seluruh perusahaan negara.

Undang-undang omnibus law dibuat untuk mengatur ulang regulasi multisektoral agar perangkat hukum yang ada menjadi lebih efektif dan berkualitas.

Omnibus Law sektor jasa keuangan dinilai dapat memperkuat kemampuan pelaku industri menghadapi berbagai skenario keuangan mulai dari tantangan global.

Omnibus Law sektor jasa keuangan dinilai dapat memperkuat kemampuan pelaku industri menghadapi berbagai skenario keuangan, seperti tantangan global.

Muhammadiyah bersama tujuh organisasi menyampaikan sedikitnya 10 poin kritis terhadap RUU Kesehatan yang penysunannya mengadopsi omnibus law.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan menjadi usulan inisiatif DPR.

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta agar pemerintah dan DPR memberikan perhatian khusus terhadap akses atau layanan kesehatan di pondok pesantren dalam pembahasan draf RUU....

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir akan memperpanjang masa pencairan bonus dan insentif direksi perusahaan pelat merah hingga tiga tahun ke depan

Rapat Paripurna DPR mengesahkan 39 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 hasil revisi ketiga.

Fraksi PDIP di DPR siap terus mendengarkan aspirasi dari berbagai pemangku kebijakan, termasuk tenaga kesehatan, terkait pembahasan Omnibus Law Bidang Kesehatan.

Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk mendukung draft RUU Omnibuslaw Kesehatan yang diajukan pemerintah.

Sejumlah organisasi kesehatan menolak RUU Omnibus Law yang kini masuk pada tahap pembahasan program legislasi nasional atau proglegnas.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) membahas pentingnya pelayanan kesehatan masyarakat dalam RUU....