Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut telah membentuk Gugus Tugas untuk pemilihan Tim Seleksi Komite. Hal itu menindaklanjuti Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital....

Sejak diumumkan pada Peringatan HPN 2024, Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Right) memunculkan kekhawatiran....

Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Right bukan latah atau ikut tren. Lebih dari itu, regulasi itu ingin melahirkan jurnalisme yang berkualitas.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana meyakini konten berita yang clickbait atau judul konten yang hanya menarik perhatian saja tanpa memperhatikan isi, tidak akan....

Wamenkominfo Nezar Patria menegaskan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights tidak membungkam kebebasan pers.

Dewan Pers yakin lahirnya Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights akan melahirkan konten jurnalisme yang akuntabel dan sesuai kode etik.

Forum Pemred mengapresiasi disahkannya Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital dalam Mendukung Jurnalisme Berkualitas oleh Presiden Jokowi.

AMSI mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi mengesahkan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Perpres ini diyakini akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang adil antara perusahaan platform digital global dengan penerbit media digital di Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital

Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres Publisher Rights. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Puncak Hari Pers Nasional 2024, Selasa (20/2/2024).

R-Perpres Publisher Rights segera disahkan. Menkominfo Budi Arie Setiadi mengutarakan hal itu ketika menjadi pembicara kunci Konvensi Nasional Media Massa.

Kemenparekraf menyambut baik adanya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 tahun 2024 tentang percepatan pengembangan industri gim nasional.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan baru mengenai penambahan direktorat pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Pelaku industri jamu menyambut baik diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu.

Masyarakat pers di Indonesia sangat menanti peraturan presiden (Perpres) tentang publisher rights yang hampir empat tahun dibahas, namun belum kunjung ada tanda akan diteken Presiden Joko Widodo.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan, bahwa Peraturan Presiden (Perpres) jaminan kompensasi warga Rempang yang terdampak pembangunan Rempang Eco City sudah hampir rampung.

Menjelang Pemilu 2024, konstituen pers berharap Pemerintah mengesahkan Perpres Tanggung Jawab Platform Digital yang kerap disebut Publisher Rights.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mendorong agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menandatangi Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan dua peraturan presiden (perpres) tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).