Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyatakan parpolnya berupaya konsisten dalam mengimplementasikan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
Bersamaan dengan fit and proper test calon anggota BPK RI Periode 2022-2027 yang digelar Komisi XI DPR, Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI merotasi 14 orang anggotanya.
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mewanti-wanti konstituennya di Probolinggo, Jawa Timur, tidak tergoda tawaran investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan berlipat.
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak konstituennya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memanfaatkan Quick Response Indonesia Standard (QRIS).
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak konstituennya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memanfaatkan Quick Response Indonesia Standard (QRIS).
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka data tentang konglomerasi perusahaan financial technology atau fintech.
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka data tentang konglomerasi perusanaan financial technologi atau fintech.
Mukhamad Misbakhun meminta DJKN mencermati praktik patgulipat obligor maupun debitur BLBI dalam menguasai aset yang sebenarnya telah disita pemerintah.
Misbakhun menyakini UU yang diundangkan pada 29 Oktober 2021 itu akan menjadi salah satu solusi untuk keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi pemerintah.
Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berhasil memenuhi target penerimaan dari sektor perpajakan pada APBN 2021.
Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengingatkan pemerintah beri perhatian khusus pada sigaret keretek tangan (SKT). SKT berkontribusi terhadap penerimaan negara.
Misbakhun juga meminta Menkeu Sri Mulyani memberikan penghargaan berupa insentif kepada jajaran KPP Pratama Pasuruan yang berhasil melampaui target penerimaan dari sektor perpajakan untuk 2021.
Berbicara pada rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Misbakhun mempersoalkan rencana pemerintah menaikkan cukai rokok.