Para ibu-ibu di Pasuruan dan Probolinggo menjadi penopang perekonomian rumah tangga masing-masing dengan menjalankan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun terus-menerus mengingatkan masyarakat tidak gampang terbujuk tawaran investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan berlipat.
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong pemerintah derah mengedepankan transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik maupun keuangan.
Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengajak kepala desa atau kades se-Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur memunculkan ide-ide kreatif soal program KUR serta pemberdayaan UMKM.
Mukhamad Misbakhun, menjelaskan alasan terpilihnya Filianingsih Hendarta menjadi deputi gubernur BI karena pengalamannya di digitalisasi sistem pembayaran.
Pelaku UMKM di Pasuruan, Jawa Timur diajak menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dari Bank Indonesia (BI) untuk metode pembayaran transaksinya.
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan kepala desa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, benar-benar mengedepankan integritas dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa.
Sekretaris Jenderal Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) M Misbakhun mengkritisi Ali Wongso Sinaga Cs yang sedang menggelar musyawarah nasional (munas) XI di Pekanbaru, Riau.
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memuji kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi gejolak ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan lonjakan harga minyak dunia.
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengkritisi kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tentang penyederhanaan atau simplifikasi tarif cukai rokok.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah lebih adil dan objektif soal kebijakan maupun aturan untuk Industri Hasil Tembakau (IHT).
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bisa menjadi institusi yang efektif dalam mencegah korupsi sekaligus menggerakkan ekonomi.