Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi Baleg DPR yang menerima dan menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja.

Menparekraf Sandiaga Uno mengungkapkan kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan investasi.

Presiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022.

Pimpinan DPR telah menerima tujuh pucuk surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023.

Pada Pasal 33B Ayat 1 Perppu Nomor 2 Tahun 2022, dinyatakan bahwa pemerintah membentuk Komite Fatwa di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Persoalan kegentingan memaksa pada UU Cipta Kerja jo Perppu No. 2 Tahun 2022 merupakan diskresi presiden untuk mencegah Indonesia masuk ke dalam krisis.

Pakar Hukum Bisnis UGM Profesor Nindyo Pramono menilai persoalan kegentingan memaksa pada Undang-Undang Cipta Kerja jo Perppu Nomor 2 Tahun 2022 merupakan diskresi Presiden.

Pakar Hukum Tata Negara UNS Surakarta, Agus Riewanto menilai jika Perppu Ciptaker tidak ada, maka kinerja presiden dapat dianggap penyalagunaan kekuasaan (abuse of power).

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD), Mukhaer Pakkanna menanggapi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Keberadaan Perppu Ciptaker strategis untuk menghadapi tantangan global dan resesi ekonomi sehingga aturan ini sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum.

Sejumlah mahasiswa melakukan unjuk rasa di dalam ruang rapat Gedung DPRD Sumatera Utara di Medan, Sumatera Utara, Kamis (26/1/2023). Massa gabungan dari sejumlah organisasi Mahasiswa tersebut menolak....

Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menunjukkan keberpihakan terhadap buruh.

Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, massa melempari gedung DPRD Sumut dengan telur.

Alasan pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dimaklumi sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah perlu menjelaskan alasan mendesak menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat memberikan keterangan mengenai persiapan dua perlawanan terkait penolakannya terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu Cipta Kerja di Jakarta.....

Gabungan massa yang terdiri dari Partai Buruh dan sejumah serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2023). Dalam aksi ini mereka menolak....

Ribuan buruh hanya menggelar aksi unjuk rasa selama 1 jam di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Badan Legislasi (Baleg) DPR bakal membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Mayarakat diminta mewaspadai langkah kelompok radikal yang kerap menunggangi isu sosial dan politik untuk mencapai tujuannya.