Kader Perindo dari berbagai daerah di Jawa Barat mengikuti Pesantren Politik yang digelar di Kantor DPW Perindo Jabar, Kota Bandung, Minggu (9/4/2023).
Koordinator Nasional Relawan Perubahan, Kamaludin Enuh mengungkapkan, dengan motif yang beragam, politik uang merupakan hal berulang yang harus diantisipasi.
Sistem proporsional terbuka atau tertutup menjadi perdebatan menjelang Pemilu 2024. Sebagian kalangan tetap menginginkan agar sistem proporsional terbuka diterapkan.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti mengusulkan, agar Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup di mana pemilih hanya dapat memilih parpol.
Presiden Jokowi menyoroti praktik politik uang setiap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Ia terang-terangan menyatakan politik uang masih marak di tengah masyarakat.
Menko Polhukam, Mahfud MD ragu jika politik uang akan hilang di Pemilu 2024. Meski kata Mahfud MD, Pemilu 2024 diadakan sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Bawaslu Kabupaten Sidrap terus memaksimalkan pencegahan praktik politik uang menjelang perhelatan pesta demokrasi 2024. Salah satunya dengan pelibatan Bhayangkari Cabang Sidrap.
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mendorong pemerintah untuk memasukan praktik money politic atau politik uang ke dalam UU Tindak Pidana Korupsi....
Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar webinar yang bertemakan Moral Hazard di Level Voters. Bagaimana mengatasi politik uang atau money politic di pemilu dibahas lebih dalam pada webinar tersebut.
Partai Perindo menghadirkan narasumber Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan Advokasi Christophorus Taufik serta Direktur DEEP Indonesia Neni Nur Hayati.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bulukumba, menginginkan agar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2022 dapat berjalan sukses
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron berharap Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) bisa terbebas dari politik uang (money politic).
Ketua KPK Firli Bahuri mengusulkan ambang batas pencalonan presiden 0%, agar demokrasi di Indonesia tak lagi diwarnai dengan biaya politik yang tinggi.