Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mencatat terdapat 9.909 wajib pajak (WP) yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II hingga Per 3 Februari 2022.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, kembali agar wajib pajak (WP) bisa memanfaatkan program pengungkapan sukarela (PPS) atau Tax Amnesty jilid II hanya sementara.
Berkaca dari kesuksesan program sebelumnya, Tax Amnesty jilid II dengan Program Pengungkapan Sukarela yang mulai berlaku awal Januari 2022 diharapkan bisa membuat semakin banyak uang yang masuk ke dalam....
Hingga 22 Januari 2022, nilai pengungkapan harta yang sudah terdata mencapai Rp5,2 triliun berasal dari deklarasi dari dalam negeri Rp4,3 triliun dan dari luar negeri Rp549 miliar.
Tercatat ada 3.747 wajib pajak telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II per tanggal 13 Januari 2022, segini data lengkapnya.
Berdasarkan data dari pajak.go.id, Minggu (9/1/2022), nilai pengungkapan harta yang sudah terdata dalam program tax amnesty jilid II mencapai Rp1,043 triliun.
Jumlah harta yang diungkap wajib pajak bertambah menjadi Rp778,13 miliar usai program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid II dibuka seminggu lalu.
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak atau tax amnesty jilid II telah berlangsung selama tiga hari sejak resmi berlaku 1 Januari 2022 yang ditandai dengan banjirnya peminat.
Program pengungkapan sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II telah dimulai sejak 1 Januari 2022. Selama 2 hari pelaksanaannya, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, terdapat 195 wajib pajak (WP) yang mengikuti....
Peserta Tax Amnesty Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) diwanti-wanti agar tidak menyembunyikan harta mereka, pasalnya sanksi berat siap menanti
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak telah diterbitkan, simak masa berlakunya.
PT Jasa Raharja, Korlantas Polri, dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri melakukan inovasi teknologi dengan meluncurkan digitalisasi pajak kendaraan (road tax).
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian (kiri) Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Istiono (tengah) dan Direktur MRTI (Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi) PTJasa....
Meneku Sri Mulyani mengatakan kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty jilid II atau program pengungkapan sukarela wajib pajak berlaku 6 bulan dilaksanakan pada 1 Januari 2022.