Wacana pelimpahan kewenangan pengaturan tarif ojek online atau ojol kepada pemerintah daerah mengemuka saat rapat kerja (raker) pemerintah dengan DPR.

Wakil Gubernur (Wagub) Jabar, Uu Ruzhanul Ulum meminta upaya pengendalian dan pengendalian kerusakan (PPK) DAS Citarum tidak berhenti pada 2025 mendatang.

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar bersama jajarannya menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. Kedatangan mereka untuk meminta agar Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga....

Pemerintah resmi mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022, tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Perum BULOG menyambut baik terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 125 tahun 2022 resmi terbit usai ditandatangani Presiden Jokowi, begini respons Bulog.

Pemerintah berencana mengeluarkan perpres mengenai Percepatan Swasembada Gula. Namun alih-alih mendapat dukungan, rencana perpres itu malah menuai pro kontra.

Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Tahun 2020-2024.

Pemerintah diminta segera menerbitkan payung hukum terkait pembatasan BBM bersubsidi karena tanpa adanya regulasi, upaya pembatasan tidak akan efektif.

Dengan beleid terbaru mengenai tarif energi baru terbarukan ini, panas bumi khususnya di Pulau Jawa mendapatkan kesempatan lebih besar untuk bisa dikembangkan.

Dalam Perpres dinyatakan bahwa pimpinan perwakilan Indonesia di luar negeri dipertimbangkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dan layak.

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Persetujuan Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapura.

BPH Migas menyatakan penyaluran subsidi BBM seperti Pertalite dan Solar subsidi dengan sistem terbuka seperti saat ini membuka celah penyimpangan.

Pemerintah di tingkat Kementerian dan Lembaga (K/L) ternyata sudah merampungkan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan revisi perpres pembatasan BBM subsidi diperkirakan akan keluar pada pekan ini.

Kabar membeli BBM bersubsidi di SPBU wajib memakai aplikasi MyPertamina mulai 1 Agustus 2022 sempat bikin heboh di jagad media sosial. Begini penjelasan Pertamina Patra Niaga.

Pertamina menyatakan implementasi pembelian BBM penugasan jenis Pertalite dan Solar subsidi menunjukkan QR Code masih menunggu revisi Peraturan Presiden.

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.

Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah dan Koalisi Ketahanan Usaha Perikanan (Kusuka) meminta Presiden Jokowi merevisi Perpes 191 Tahun 2014 karena dinilai sangat merugikan nelayan.

Peraturan Presiden (Perpres) terkait Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN) dalam waktu tidak beberapa lama lagi akan dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).