Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu meminta penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terbuka kepada wartawan.
Peran pemerintah menjaga ekosistem media massa perlu terus digiatkan, salah satunya dengan penguatan peran pemerintah daerah (pemda) di bidang kehumasan dalam bersinergi dengan media massa.
Dewan Pers mencatat terjadi 28 laporan tindakan kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi selama Januari-Juni 2024. Kekerasan itu pun telah ditindaklanjuti oleh Dewan Pers melalui Satgas Kekerasan Terhadap....
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terus mengawal dan melindungi semua pihak yang akan bersaksi dalam mengungkap kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata....
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu masih mempertanyakan motif di balik pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu di Jalan Nabung Surbakti, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara. Hingga saat ini....
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengecam tindak kekerasan terhadap wartawan usai sidang putusan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Yadi Hendriana menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran sebaiknya difokuskan terhadap penguatan terhadap aturan tentang penyiaran. Bukan....
Dewan Pers meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Kapolda Sumatera Utara membentuk tim investigasi untuk mengusut kebakaran rumah wartawan Sempurna Pasaribu di Kecamatan Kabanjahe,....
KKJ Dewan Pers telah melakukan verifikasi dan pendalaman terkait kasus kebakaran rumah wartawan yang menewaskan Rico Sempurna Pasaribu bersama keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Kamis....
Anggota Dewan Pers A Sapto Anggoro memberikan masukan dalam rapat UNESCO tentang Tata Kelola Platform Digital di Dubrovnik, Kroasia, Rabu, 19 Juni 2024. Masukan itu terkait pasal yang dinilai bermasalah....
Dewan Pers menyatakan tak sepakat dengan sejumlah pasal yang ada di dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Revisi terhadap beleid itu dinilai perlu, tetapi jangan membuat demokrasi mundur dengan....
Dewan Pers menolak sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran. Sebab, sejumlah pasal dan beberapa hal yang tidak disepakati itu bisa memberangus kemerdekaan pers.
Upaya penggembosan kemerdekaan pers dinilai telah berlangsung sejak belasan tahun lalu. Salah satu upaya teranyar, yakni dengan melakukan revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran.
Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana menyebutkan sejumlah upaya mengganjal kebebasan pers telah dilakukan selama 17 tahun ke belakang, dimulai sejak 2007.
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Yadi Hendriana menyebut, upaya merenggut kebebasan pers telah dilakukan sejak 17 tahun silam. Namun, upaya merenggut kebebasan pers kali ini langsung menyerang....