Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (MenkoH2IP) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan diterapkan setahun....

Setiap frasa di dalam suatu UU dipastikan mengandung lebih dari satu makna. Akan tetapi yang pasti bahwa membaca suatu ketentuan UU memiliki metoda penafsiran.

Kejahatan terhadap ideologi negara kini telah memiliki aturan setelah lahirnya UU No 1/2023 tentang KUHP. Salah satu praktik yang masih ditemui saat ini adalah terorisme.

POLITIK hukum pidana Indonesia (akan) mengalami perubahan mendasar meninggalkan politik hukum pidana warisan pemerintah kolonial Belanda yang telah berlaku selama 78 tahun lampau.

Kerajaan Majapahit menyusun sedemikian detailnya pengaturan hukum di negerinya. Bahkan aturan itu lengkap dibukukan melalui sebuah kitab bernama Kutaramanawa yang disusun semasa Hayam Wuruk.

Advokat kondang Hotman Paris Hutapea meminta tiga oknum anggota TNI yang terlibat dalam pembunuhan terhadap Imam Masykur pemuda asal Aceh dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

Kerajaan Majapahit mengatur sedemikian rupa kehidupan pemerintahan dan kerakyatan. Bahkan hukum menjadi satu landasan kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya ini menjadi suatu kerajaan besar.

KUHP baru akan berlaku pada 2026 menjadikan pidana penjara sebagai pilihan terakhir. Bahkan, UU ini menghindari adanya vonis penjara yang pendek atau singkat.

MA menganulir vonis mati terdakwa Ferdy Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup dan Ferdy Sambo tetap dimungkinkan bisa bebas dari pidana penjara.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej bicara mengenai pentingnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hukum Indonesia.

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif menyebut bahwa, Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) baru tidak dibuat dengan mengedepankan hukum pidana sebagai lex talionis atau sebagai....

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan produk hukum yang turun langsung dari langit.

Materi KUHP baru akan mengenakan sanksi kepada pelaku kejahatan yang yang mengaku memikiki kekuatan gaib.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan pada akhir 2022, tak lagi menjadi sarana balas dendam.

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari mengatakan bahwa masa percobaan dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang bersifat otomatis.

Keterangan seorang JC menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih terbuka terhadap hal-hal baru yang bermanfaat atau berkontribusi terhadap upaya menemukan kebenaran materil suatu perkara.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai KUHP baru dikaitkan ddengan vonis mati mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

Menkumham Yasonna H Laoly menegaskan, pasal hukuman mati dalam KUHP baru telah dibahas jauh sebelum peristiwa pembunuhan berencana Brigadir J yang menjerat mantan Kadiv Propam Polri itu terjadi.

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, hukuman mati bisa diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup telah disepakati jauh sebelum adanya kasus Ferdy Sambo.