Dalam kesempatan itu, Sugeng Hariyono menekankan hal penting mengutip buku dari Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih tiga penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pegelolaan keuangan daerah.

Peran Anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Dalam Negari (Kemendagri) sebagai istri Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai penting mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengusulkan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya perbaikan sistem perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap mendampingi pemerintah daerah (pPemda) dalam mengimplementasikan program perlindungan dan jaminan keselamatan kerja.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) berhasil raih dua penghargaan dalam ajang Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2024.

Wacana menempatkan Polri di bawah TNI atau Kemendagri muncul lagi. Kali ini disampaikan politikus PDIP. Sejumlah pihak menentang wacana tersebut.

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor A. Rifqi Al Mubarok menilai penolakan Tito Karnavian terhadap wacana tersebut merupakan langkah yang tepat.

Sejumlah spanduk berisi seruan agar tidak ada mutasi pejabat atau pelantikan pejabat baru di Rembang bermunculan.

Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia Indonesia, Muhlis Ali menilai wacana pengembalian Polri di bawah Kemendagri atau TNI sebagai langkah mundur yang dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segara menunjuk pengganti Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru. Hal itu menyusul terjaringnya, Risnandar Mahiwa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi....

Usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditanggapi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendapat penolakan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman merespons usulan institusi Polri berada di bawah Kemendagri. Menurut dia, usulan itu ditolak mayoritas fraksi di Komisi III.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto buka suara menanggapi usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai kritik.

Usulan Ketua DPP PDIP yang juga anggota DPR Deddy Sitorus agar Polri dikembalikan ke instansi asalnya di TNI atau di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai beragam reaksi publik.

Pusat Studi dan Analisa Keamanan Indonesia (PUSAKA) menyoroti usulan dari PDIP agar Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus mengusulkan Polri kembali berada di bawah kendali Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri.