Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Presiden Jokowi bakal mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) usai DPR membatalkan Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

Menkumham Supratman Andi Agtas menepis adanya kekhawatiran atas kemungkinan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada.

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menekankan bahwa produk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah bersifat final dan mengikat.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno menepis bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Perppu UU MD3.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mendengar kabar bakal terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Presiden Jokowi menepis isu mengenai adanya Perppu terkait percepatan Pilkada yang sudah masuk ke DPR.

Presiden terpilih, Prabowo Subianto harus merevisi Undang-Undang Kementerian Negara atau menerbitkan Perppu jika mau menambah jumlah kementerian.

Mantan Wamenkumham, Denny Indrayana mengatakan, bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa serta kebutuhan hukum mendesak terkait Perppu Cipta Kerja.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak lima permohonan uji formil terkait Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) yang diajukan oleh gabungan kelompok buruh.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) dengan Nomor Perkara 54/PUU-XXI/2023. Mahkamah menilai gugatan tersebut dinilai....

Pakar Hukum Tata Negara Prof Ibnu Sina Chandranegara mengatakan penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi adalah langkah yang penting.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi tanggapannya atas putusan MK yang tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024.

Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Jawa Barat (Jabar) bakal menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta pada Senin (1/5/2023).

Empat provinsi baru atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dipastikan bisa ikut Pemilu 2024. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin.

DPR mengesahkan Perppu tentang Pemilu menjadi undang-undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disahkan menjadi UU.

Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Cipta Kerja di depan gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (3/4/2023).....

Presiden Jokowi diminta segera terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perampasan Aset jika dianggap mendesak diterapkan.

2 PP (Peraturan Pemerintah) bakal direvisi pasca disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja menjadi UU.