RUU PDP sebentar lagi akan disahkan menjadi undang-undang. Rencananya, pengesahan tersebut akan dilakukan di rapat paripurna DPR pada pekan depan.

Komisi I DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyetujui RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk selanjutnya dibawa ke Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan....

DPR akan segera mengesahkan RUU PDP yang telah diinisiasi sejak tahun 2016. Kini, pembahasan RUU PDP bersama Pemerintah hanya tinggal sinkronisasi saja.

Saat era big data saat ini, data apalagi data pribadi merupakan sumber daya baru sebuah bangsa, bahkan menjadi mata uang baru (new currency).

RUU PDP perlu segera disahkan mengingat era digital melaju sangat cepat seiring Pandemi Covid-19. Keberadaan UU diperlukan untuk mengatur semua pihak.

Kebocoran data kembali terjadi, kali ini data catatan medis pasien di sejumlah rumah sakit (RS) di Indonesia berukuran 720 GB berupa dokumen dan 6 juta database di jual dalam Raidforums.

Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani angkat bicara soal permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera menuntaskan pembahasan RUU PDP.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah lama dibahas bersama DPR.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Dawam berharap semua pihak memercayakan Polri sepenuhnya untuk bekerja dalam mengamankan data pribadi.

Dugaan kebocoran data nasabah bank BUMN sedang jadi perbincangan, mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPR-RI, Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani.

DPR resmi memperpanjang waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana dan pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.

Rapat paripurna ke-21 itu akan dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, akan diselenggarakan secara hybrid, yakni dengan kehadiran fisik terbatas dan virtual.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) vakum karena perlu dievaluasi sejauh mana pembahasan yang sudah dilakukan di....

Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, mengakui bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Dalam RUU tersebut, disebutkan bahwa pengguna medsos di Indonesia minimal harus berusia 17 tahun.

RUU PDP yang tengah dibahas Panja Komisi I DPR akan mengatur hak dan kewajiban pemilik data dan individu termasuk lembaga yang mengumpulkan dan memproses data.

Desakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) terus bergaung. Beragam isu krusial terus bermunculan.

Maraknya kebocoran data, serangan peretas, hingga penipuan memunculkan desakan agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera disahkan.

Menkominfo Johnny G Plate berpandangan saat ini serangan siber semakin dahsyat menghantam sistem penyelenggaraan elektronik yang ada di Indonesia.

Komisi I DPR optimistis target penyelesaian RUU PDP bisa tercapai karena tidak semua DIM dibahas.