2 PP (Peraturan Pemerintah) bakal direvisi pasca disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja menjadi UU.

Kemnaker menegaskan, bahwa pengaturan tentang pemberian uang kompensasi untuk para pegawai kontrak tetap diatur dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan.

Publik diajak untuk menghormati produk politik dan hukum yang sudah pemerintah dan parlemen sahkan. Tak terkecuali dengan UU Ciptaker yang baru disahkan.

Polres Metro Jakarta Pusat akan mendalami lebih lanjut terkait aksi demonstrasi di depan Gedung DPR Senayan Jakarta yang berujung pada aksi vandalisme. Aksi itu terjadi di tembok gedung DPR.

Fraksi PKS walk out dalam rapat paripurna yang mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi Undang-Undang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UU Ciptaker berhasil menyelamatkan ekonomi Indonesia dari pandemi Covid-19.

Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demo di depan Kompleks Gedung DPR RI di Jl. Gatot Subroto, Senin (20/3/2023).

Aksi penolakan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) di depan Gedung DPR RI berujung macet panjang, Selasa (14/3/2023).

Elemen buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di Depan Gedung DPR RI, Selasa (14/3/2023 membongkar pagar kawat berduri yang membentang di depan pagar.

Pemerintah beberapa waktu lalu mengesahkan UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan Perppu Cipta Kerja sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Inilah aksi massa buruh menuntut pencabutan Perppu tentang Cipta Kerja di depan DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, (28/2/2023)

Ketua MK, Anwar Usman menegaskan, sidang UU Cipta Kerja (Ciptaker) jangan dikaitkan dengan politik. Hal ini ditegaskan Ketua MK saat memimpin sidang.

Pakar Hukum Tata Negara UNS Surakarta, Agus Riewanto menilai jika Perppu Ciptaker tidak ada, maka kinerja presiden dapat dianggap penyalagunaan kekuasaan (abuse of power).

Keberadaan Perppu Ciptaker strategis untuk menghadapi tantangan global dan resesi ekonomi sehingga aturan ini sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum.

Ribuan buruh hanya menggelar aksi unjuk rasa selama 1 jam di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, sebelum terbitnya Perppu No. 2 Tahun 2022, dirinya sempat melangsungkan dialog bersama tim Kadin soal tenaga outsourcing.

Pakar Hukum Tata Negara Profesor Yusril Ihza Mahendra angkat bicara terkait adanya isu pemakzulan Presiden Jokowi di balik polemik Perppu Ciptaker.

Pakar Hukum Tata Negara Profesor Yusril Ihza Mahendra turut menanggapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang UU Ciptaker.

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan tidak menghapus cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tentang Cipta Kerja mengatur perusahaan dalam mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK).