Misbakhun menyakini UU yang diundangkan pada 29 Oktober 2021 itu akan menjadi salah satu solusi untuk keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi pemerintah.

Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berhasil memenuhi target penerimaan dari sektor perpajakan pada APBN 2021.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengingatkan pemerintah beri perhatian khusus pada sigaret keretek tangan (SKT). SKT berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Misbakhun juga meminta Menkeu Sri Mulyani memberikan penghargaan berupa insentif kepada jajaran KPP Pratama Pasuruan yang berhasil melampaui target penerimaan dari sektor perpajakan untuk 2021.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengajak konstituennya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menyukseskan program vaksinasi Covid-19.

Berbicara pada rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Misbakhun mempersoalkan rencana pemerintah menaikkan cukai rokok.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah dan lembaga keuangan membantu para pelaku usaha pariwisata, termasuk yang berskala mikro.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar M.Misbakhun memperjelas kritiknya terhadap manajemen keuangan negara oleh Menkeu yang harus kebih jelas.

Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun mewanti-wanti jangan sampai negara terus menyuntik dana ke Garuda Indonesia, tetapi hasilnya nihil.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mempertanyakan istilah dana cadangan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani dana akan dipakai buat suntik BUMN.

Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Misbakhun membeberkan dan menanggapi kinerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin selama menjabat.

Selama ini masyarakat tidak hanya terbebani PPN maupun pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Di lapangan, sambung dia, masyarakat juga dibebani masalah-masalah administrasi lainnya.

Misbakhun menilai kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty kedua sebenarnya merupakan pilihan sulit bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menanggung ketidakmampuan Menkeu Sri Mulyani.

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengkritisi pernyataan Menkeu Sri Mulyani tentang kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 15% untuk menutupi defisit APBN.

Jokowi yang memegang rapor para menteri dan mengoperasikan negara dalam situasi emergency tentunya tahu yang dibutuhkan.

Misbakhun menyatakan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dinilai mampu mengkoordinasikan semua kebijakan di sektor ekonomi dalam sebuah capaian yang sulit.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengaku geram dengan sampul atau cover laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang menampilkan foto Sri Mulyani.

Isu perombakan atau reshuffle jilid II dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin terus menjadi sorotan sejumlah pihak.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhati-hati soal insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memberikan 7 catatan terkait dugaan korupsi yang kabarnya dilakukan oleh pejabat Ditjen Pajak.