DPR memutuskan membahas Revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja pada masa sidang Ke-IV tahun sidang 2022-2023.

Wamenkeu Suahasil Nazara mengungkapkan, tujuan utama Perppu Cipta Kerja adalah untuk mengubah cara kerja birokrasi di Indonesia yang betul-betul mengerti dunia usaha dan perekonomian.

Pemerintah mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) memiliki hunian di Indonesia. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah untuk segera mencabut Perppu Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.

Banyak emudahan yang diberikan untuk masyarakat dan investor jika Perppu Cipta Kerja disahkan menjadi UU seperti kegiatan usaha dan investasi yang bakal dipermudah.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi Baleg DPR yang menerima dan menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja.

Menparekraf Sandiaga Uno mengungkapkan kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan investasi.

Presiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022.

Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengutarakan, tanpa adanya UU Cipta Kerja, Indonesia tidak akan bisa membangun ekosistem kendaraan listrik.

Persoalan kegentingan memaksa pada UU Cipta Kerja jo Perppu No. 2 Tahun 2022 merupakan diskresi presiden untuk mencegah Indonesia masuk ke dalam krisis.

Pakar Hukum Bisnis UGM Profesor Nindyo Pramono menilai persoalan kegentingan memaksa pada Undang-Undang Cipta Kerja jo Perppu Nomor 2 Tahun 2022 merupakan diskresi Presiden.

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD), Mukhaer Pakkanna menanggapi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sejumlah mahasiswa melakukan unjuk rasa di dalam ruang rapat Gedung DPRD Sumatera Utara di Medan, Sumatera Utara, Kamis (26/1/2023). Massa gabungan dari sejumlah organisasi Mahasiswa tersebut menolak....

Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menunjukkan keberpihakan terhadap buruh.

Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, massa melempari gedung DPRD Sumut dengan telur.

Alasan pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dimaklumi sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah perlu menjelaskan alasan mendesak menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat memberikan keterangan mengenai persiapan dua perlawanan terkait penolakannya terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu Cipta Kerja di Jakarta.....

Gabungan massa yang terdiri dari Partai Buruh dan sejumah serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2023). Dalam aksi ini mereka menolak....

Badan Legislasi (Baleg) DPR bakal membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.